KABAR INDONESIA JATENG| Kabupaten Semarang — Selasa, 14 April 2026
Riuh kunjungan wisata di Taman Bunga Celosia justru berbanding terbalik dengan kejelasan aspek legalitas sejumlah wahana yang beroperasi di dalamnya. Di tengah tingginya minat wisatawan, muncul sorotan terkait dugaan belum lengkapnya perizinan pada beberapa fasilitas hiburan di kawasan tersebut.
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas berjalan seperti biasa tanpa hambatan berarti. Ribuan pengunjung memadati area wisata setiap hari. Namun di balik kondisi itu, sejumlah pihak menilai terdapat celah serius dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, mulai dari izin operasional hingga standar keselamatan.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang mengonfirmasi bahwa masih terdapat wahana yang belum mengantongi izin. Sementara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan DPMPTSP Kabupaten Semarang mengingatkan adanya konsekuensi hukum berupa sanksi administratif dengan nilai signifikan apabila pelanggaran terbukti.
Meski indikasi tersebut telah mencuat, hingga kini belum tampak adanya langkah penghentian operasional yang dilakukan secara terbuka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan lintas instansi.
Kekhawatiran Keselamatan dan Tanggung Jawab
Sekretaris Jenderal GABSI, Winarno, menilai persoalan ini tidak bisa dipandang ringan. Ia menekankan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam operasional wahana wisata.
“Jika sebuah wahana belum melalui proses perizinan dan uji kelayakan, maka potensi risikonya sangat besar. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua AWDI Jawa Tengah, Lukman Nul Hakim. Ia menyoroti kemungkinan dampak yang dapat timbul apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
“Keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada kejadian yang justru merugikan masyarakat akibat kelalaian dalam memastikan standar keamanan,” tegasnya.
Dugaan Pelanggaran Multi-Aspek
Dari berbagai informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang mengemuka, di antaranya:
Administrasi usaha: indikasi belum terpenuhinya izin operasional resmi
Lingkungan hidup: potensi ketiadaan dokumen UKL-UPL atau AMDAL
Kelayakan teknis: belum adanya jaminan uji standar keselamatan wahana
Pengawasan: lemahnya kontrol dari instansi terkait
Kombinasi persoalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko, baik dari sisi hukum maupun keselamatan publik.
Minim Penjelasan Resmi
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang belum menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik yang berkembang. Ketiadaan klarifikasi ini justru memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Informasi dari sumber internal menyebutkan bahwa aktivitas wahana yang belum berizin diduga telah berlangsung dalam kurun waktu yang tidak singkat.
Dorongan Transparansi dan Evaluasi Menyeluruh
Sejumlah elemen masyarakat sipil mendorong adanya langkah konkret untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Mereka menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap operasional wahana wisata, termasuk:
• Peninjauan ulang seluruh izin usaha
• Audit aspek keselamatan dan lingkungan
• Penyampaian hasil evaluasi secara transparan
• Penindakan sesuai ketentuan jika ditemukan pelanggaran
Kasus ini menjadi pengingat bahwa sektor pariwisata tidak hanya berbicara tentang daya tarik dan jumlah kunjungan, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap regulasi serta jaminan keselamatan bagi setiap pengunjung. Integritas pengawasan pun kini menjadi sorotan utama publik.
