
Ciamis, Kabar Indonesia : Kampung Adat Kuta yang terletak di ujung paling timur wilayah Jawa Barat, tepat berbatasan dengan Brebes Jawa Tengah, ternyata menyimpan sejarah panjang sekaligus beragam tantangan nyata yang dirasakan warga sehari‑hari. Kampung yang namanya diambil dari kata “Mahkota” — karena dulunya direncanakan menjadi lokasi berdirinya Keraton Galuh pada masa Prabu Ki Ajar Sukaresi abad ke‑10 — kini membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat. Kamis 18.Juni 2026.
Kabar ini terungkap saat kunjungan silaturahmi sekaligus peninjauan lapangan yang dilakukan Irjen Pol (Purn.) Dr. H. Anton Charliyan — yang akrab disapa Abah Anton, Ketua Umum Majelis Adat Sunda Jawa Barat — bersama rombongan: Kang Aip, Kang Epi Lo Ciamis, serta staf Kang Dindin Mauludin. Rombongan disambut hangat oleh Tetua Adat Ki Warja, Wakil Tetua Abah Udin, Sekretaris Adat Kang Firman, dan Ketua DKM Abah Didi.
Kampung Adat Kuta berada di ketinggian 500–600 mdpl, luas sekitar 185 hektar, dihuni 97 kepala keluarga yang semuanya beragama Islam yang disebarkan oleh Wali Tunggal Cirebon Girang. Dari luas wilayah itu, 31 hektar merupakan Leuweung Tutupan atau hutan larangan yang dijaga ketat; sekitar 10 hektar sawah tadah hujan; dan sisanya sekitar 140 hektar berupa lahan huma yang ditanami aren, kopi, kelapa, dan tanaman lain.
Meski alam mendukung, kendala terbesar ada di ketersediaan air. Saat musim kemarau sulit sekali didapat, bahkan untuk keperluan mandi dan memasak pun terbatas — apalagi untuk mengolah lahan pertanian. Meski demikian, warga tetap tekun berusaha: gula aren dan gula semut buatan tradisional mereka memiliki kualitas sangat baik, apalagi setelah mendapat bimbingan teknis dari Pak Willy — orang kepercayaan Hashim Djojohadikusumo sehingga produksi meningkat hingga dua kali lipat dari biasanya.
Dari sisi akses, jalan lewat jalur Ketapang‑Banjar sudah cukup baik, namun lewat jalur Kawali masih ada bagian yang rusak. Terlebih jalan di dalam kampung sepanjang sekitar 1.300 meter kondisinya rusak parah. Harga bahan bangunan seperti kayu kirai pun terasa sangat mahal bagi warga.
Kampung ini dijuluki “Kampung Sarebu Pamali” karena aturan adat yang dijalankan dengan sangat ketat dan rutin. Beberapa aturan khas yang unik antara lain:
– Tidak boleh menguburkan jenazah di dalam kampung — harus dibawa berjalan kaki ke luar wilayah adat
– Dilarang menggelar kesenian wayang
– Dilarang membangun bangunan berbahan semen
– Dilarang memakai baju berwarna hitam saat masuk kawasan hutan larangan
– Petugas berseragam dinas tidak diperkenankan masuk ke dalam kampung
Upacara adat pun tetap dilaksanakan setiap tahun, antara lain:
Hajat Suguhan setiap tanggal 5 Safar
Hajat Bumi tanggal 1 Muharam
Hajat Babarit Tolak Bala, lengkap dengan tradisi ngabuburak dan nu rujit
Dari diskusi dengan para tetua adat dan warga, tercatat lima hal utama yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Kementerian Kebudayaan:
1. Belum ada sertifikat tanah ulayat bersama — padahal tersedia sekitar 15–20 hektar yang bisa dikelola bersama; sampai kini tanah yang ada baru berstatus milik perorangan.
2. Belum ada sarana pengairan yang memadai, sehingga pertanian belum berjalan maksimal.
3. Kerusakan jalan dalam kampung sepanjang sekitar 1.300 meter.
4. Belum lengkap fasilitas bangunan adat: belum ada Bale Ageung (balai pertemuan besar), Saung Imah percontohan, Bumi Alit dan Bumi Ageung tempat menyimpan pusaka, Leuit (lumbung padi), Surau/Masjid, gerbang gapura yang layak, serta Monumen Kalpataru yang kondisinya rusak.
5. Perlu pemulihan lingkungan: penanaman pohon keras dan penampung air (aren, kirai, albasiah, kelapa hibrida), ditambah tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti pala, kopi robusta, durian musang king, nanas madu, melon inggris, buah naga hitam, jambu‑jambuan, serta tanaman obat sebagai apotek hidup.
Di akhir kunjungannya, Abah Anton menyampaikan pesan utama dari hati seluruh warga Kampung Adat Kuta: mereka sangat berharap Bapak Gubernur Jawa Barat KDM dapat berkunjung langsung. Sebab, sampai saat ini kampung bersejarah ini belum pernah dikunjungi oleh Gubernur, baik pada masa jabatan Aher, Ridwan Kamil, maupun pemimpin sebelumnya.
Semoga harapan ini terdengar dan Kampung Adat Kuta terus lestari, makmur, dan dihormati sebagai warisan budaya dan sejarah bangsa, ungkap Abah Irjen Pol (Purn.) Dr. H. Anton Charliyan
(Asep Saepudin)