Purbalingga, KABAR INDONESIA — Pertemuan forum masyarakat Purbalingga yang berlangsung pada 17 November 2025 di kediaman Tenny Juliawati menjadi ajang penegasan sikap berbagai elemen politik dan sosial mengenai perlunya pembenahan serius dalam kepemimpinan Kabupaten Purbalingga. Perwakilan dari partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, pegiat sosial, hingga unsur advokat dan media hadir untuk menyampaikan keprihatinan mereka terhadap arah pemerintahan saat ini.
Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa kondisi daerah berada dalam situasi yang tidak stabil. Beliau menyoroti sikap Bupati Purbalingga yang disebut kerap tidak menghadiri undangan resmi DPRD, sehingga memicu terganggunya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Bambang juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyusunan RAPBD serta menilai sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Kritik serupa turut disampaikan partai-partai pengusung pasangan Fahmi–Dimas yang menyatakan rasa kecewa terhadap hasil kerja keduanya selama ini. Ketidakpuasan tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa kepercayaan politik mulai mengalami penurunan dari berbagai pihak yang sebelumnya memberikan dukungan.
Suasana forum semakin menguat setelah Abah Slamet Wahidin memberikan pandangan bahwa kepemimpinan Fahmi–Dimas masih diwarnai pengaruh kelompok tertentu yang menyebabkan perpecahan. Beliau meminta seluruh elemen masyarakat kembali memprioritaskan pembangunan dan kemakmuran bersama. Abah Slamet juga menegaskan pentingnya posisi media dalam menjaga netralitas, sekaligus mengingatkan bahwa wacana pemakzulan dapat menjadi opsi apabila tidak ada perbaikan yang jelas dalam waktu dekat.
Pakar hukum Abdy Warsono, S.H., menyampaikan kesiapannya memberikan pendampingan apabila dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diproses secara hukum. Sementara itu, Tenny Juliawati sebagai tuan rumah forum menyampaikan sikap tegas bahwa seorang pemimpin seharusnya siap mengambil langkah mundur apabila tidak mampu memenuhi amanah dan tuntutan masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana serius itu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Romo Kyai Syafi’i sebagai bentuk harapan agar pemerintahan Purbalingga kembali berjalan sesuai kepentingan masyarakat dan mengarah pada perbaikan yang nyata.
