https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, Kabar Indonesia Jateng —Purbalingga kembali berada di bawah sorotan publik setelah kritik dari Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, menegaskan adanya kemunduran serius dalam pola komunikasi antara Bupati dengan lembaga mitra kerja. Dalam penilaiannya terhadap delapan bulan perjalanan pemerintahan, Adi menyebut hubungan eksekutif dengan DPRD dan Forkopimda berada pada fase yang dianggap tidak sehat dan belum menunjukkan iktikad perbaikan.
Kerenggangan komunikasi tersebut, menurut Adi, berpotensi menghambat sinkronisasi kebijakan dan memunculkan ruang salah tafsir dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa kritiknya disampaikan sebagai evaluasi terbuka agar pemerintah daerah memberikan penjelasan objektif sehingga masyarakat menerima informasi yang proporsional.
Di tengah persoalan komunikasi yang meruncing, Pemkab Purbalingga juga menuai kritik akibat munculnya sponsor rokok di area yang berdekatan dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta lingkungan pendidikan. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan regulasi pembatasan promosi tembakau dan dianggap mengabaikan tanggung jawab perlindungan masyarakat, terutama anak-anak.
Pengamat menilai rangkaian masalah yang mencuat menunjukkan lemahnya harmonisasi internal dalam struktur pemerintahan daerah. Mereka menilai hambatan pembangunan justru sering terjadi akibat tidak sejalannya langkah para pemangku kepentingan, bukan semata karena keterbatasan anggaran.
Upaya media untuk mendapatkan tanggapan resmi dari Pemkab Purbalingga tidak membuahkan hasil. Konfirmasi yang diajukan sejak awal dialihkan dari Ajudan Bupati ke Kepala Bagian Perekonomian, kemudian ke Prokompim, namun tidak ada satu pun yang memberikan pernyataan hingga berita ini diterbitkan.
Isu tersebut turut menjadi pembahasan dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada 14 November 2025 di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan itu menekankan pentingnya konsolidasi dan penataan kembali arah pembangunan daerah.
Gelombang kritik dari legislatif kini dianggap sebagai alarm serius bagi Pemkab Purbalingga. Pemerintahan yang terstruktur, konsisten, dan taat aturan dinilai menjadi fondasi utama agar agenda pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
