Kabar Indonesia Jateng, Semarang| Penelusuran dugaan penyimpangan dalam penjualan aset BUMD Cilacap memasuki fase yang semakin sensitif setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memeriksa Letjen TNI (Purn) Widi Prasetijono dan tokoh agama Gus Yazid pada 1 Desember 2025. Pemeriksaan panjang yang berlangsung hampir sembilan jam tersebut membuka potret lebih jelas mengenai aliran dana bernilai besar yang tidak tercatat di dokumen resmi BUMD.
Keduanya dipanggil untuk memberikan keterangan terkait skema transaksi antara pihak swasta dan yayasan dalam penjualan tanah milik BUMD. Namun, pendalaman penyidik justru menyoroti adanya hibah yang mengalir ke Yayasan Silmikafa, sebuah temuan yang tidak sejalan dengan kerangka transaksi komersial yang selama ini disampaikan kepada publik.
Penyidik menemukan total aliran dana mencapai Rp 237 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 48 miliar teridentifikasi masuk ke institusi Kodam IV/Diponegoro, sementara Rp 18,5 miliar mengalir ke rekening pribadi Gus Yazid. Aparat kini menelusuri asal-usul dana, cara penyaluran, serta hubungan antarentitas yang terlibat untuk memastikan legalitas dan motif di balik transaksi tersebut.
Pengakuan Jenderal Widi yang menyatakan baru mengetahui besarnya nilai dana memicu pertanyaan tambahan mengenai tingkat transparansi dan pengawasan internal dalam proses penjualan aset BUMD. Klaim bahwa hubungan para pihak sebatas transaksi bisnis belum mampu menjawab temuan hibah bernilai besar yang muncul dari pemeriksaan dokumen.
Kejati Jawa Tengah berencana memanggil sejumlah pihak lain yang dinilai mengetahui jalannya transaksi maupun perpindahan dana. Penyidik tengah memeriksa korespondensi, laporan keuangan, dan rekam jejak pembayaran guna memetakan rangkaian peristiwa secara menyeluruh.
Dengan nilai dana ratusan miliar rupiah dan keterlibatan figur berpengaruh dari lingkungan militer serta keagamaan, kasus ini menempatkan Kejati Jateng di bawah sorotan publik. Penyidik didesak menuntaskan konstruksi perkara secara terang benderang dan memastikan pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan aset daerah yang dipertanyakan.
