Ciamis Kabar Indonesia : Kepedulian terhadap Masyarakat Bibit Diansyah (Kobra ) Bersama Karang taruna bersama warga Masyarakat meminta aparat Pemerintah Desa, Kecamatan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) agar bertindak tegas terkait dugaan tidak lengkapnya legalitas para pegawai PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang bertugas di lapangan.Rabu 18.11.2026.
Permintaan Bantuan tersebut disampaikan Kurang lebih 3000 Nasabah Masyarakat Peminjam , yang Pengaduan tersebut di Sampaikan Melalui LBH HIPSI Priangan Timur, di dampingi Dika Karang Taruna Desa Pasirlawang, Dusun Cakungsari, atas nama Ibu Pani, terkait aktivitas kelompok yang dikenal masyarakat dengan sebutan kelompok “Emok”.
Menurut keterangan masyarakat, para pegawai PT PNM yang bertugas di Kantor PT PNM di Jalan Purwadadi, Dusun Tangeban, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, diduga belum dapat menunjukkan kelengkapan identitas pekerja secara jelas saat bertugas.
Adapun yang dipersoalkan masyarakat antara lain:
– ID Card pegawai diduga belum ada
– KTP diduga tidak ditunjukkan
– Surat tugas diduga tidak ada
– Sertifikat profesi diduga tidak ada
– Legalitas pekerja diduga baru akan dibuat
Bibit Diansyah bersama Dika Dari Karang taruna Mengungkapkan bahwa, PT PNM merupakan perusahaan milik BUMN yang mengelola anggaran yang bersumber dari APBN. Sehingga, masyarakat menilai kelengkapan legalitas pekerja menjadi hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan.
” Sedih dengarnya. Ini mengelola anggaran APBN melalui BUMN, kok legalitas karyawannya tidak ada, baru mau dibuat,” ujar Bibit Diansyah Perwakilan masyarakat dalam keterangannya.
Selain soal legalitas, masyarakat juga menyoroti sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam kelompok. Masyarakat menilai sistem tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi para anggota kelompok.
Masyarakat juga menyampaikan Dugaan adanya indikasi pemaksaan atau seolah-olah intimidasi, serta adanya anggota kelompok yang bergabung tanpa izin suami. Masyarakat menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perdata, khususnya terkait kebebasan berkontrak dan persetujuan yang sah.
Atas dasar itu, masyarakat meminta:
1. Pemerintah Desa Purwadadi dan Desa Pasirlawang agar turun tangan melakukan pembinaan dan pengawasan
2. Pemerintah Kecamatan Purwadadi agar memanggil pihak PT PNM untuk klarifikasi
3. APH agar melakukan pengecekan legalitas dan prosedur kerja pegawai PT PNM di wilayah tersebut
4. Pihak PT PNM agar membuka secara transparan legalitas pegawainya, termasuk ID Card, surat tugas, dan sertifikat profesi
Masyarakat berharap langkah tegas ini dapat memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan bagi warga, khususnya ibu-ibu anggota kelompok.
Hingga rilis ini diterbitkan, Media Kabar Indonesia masih berupaya menghubungi pihak PT PNM Cabang Purwadadi untuk mendapatkan hak jawab dan klarifikasi resmi terkait hal tersebut.
Narasumber: Bibit Diansyah /Karang Taruna Desa Pasirlawang,Kecamatan: Purwadadi Kabupaten Ciamis.
(Redaksi)